Sarawak temple asked to remove Quran from shrine

KUALA LUMPUR, Dec 29 — Sarawak’s Islamic authority is set to meet the caretaker of a Chinese temple in Pending, Kuching after a copy of the Quran was found at the shrine of a Malay deity.

According to a report by English news site Borneo Post Online, the Sarawak Islamic Affairs Department (Jais) has been instructed to hold a discussion to persuade the temple to remove the Quran.

“Officers from Jais will visit the temple and discuss with the caretaker of the temple to remove the Quran and other elements related to Islam from the altar of the deity.

“We will be having a discussion without being harsh and neither will we seize the Quran,” said Assistant Minister in the Chief Minister’s Office (Islamic Affairs Department) Datuk Daud Abdul Rahman.

Yesterday, the Sarawak chapter of Malay group Pertubuhan Peradaban dan Warisan Melayu (Adab) lodged a police report claiming that a Quran and an Islamic prayer mat were placed at the altar dedicated to the deity.

Daud explained today that several temples in Sarawak had incorporated elements of Islam in their deity worship.

Earlier this month, Islamist group Ikatan Muslimin Malaysia (Isma) and several Muslim NGOs had slammed reports of a pair of deity statues dressed like Muslims that were depicted as performing a haj pilgrimage.

The statues were allegedly placed in a shrine in Lumut, Perak, according to Facebook posts.

In an unsubstantiated report this week, Malay daily Utusan Malaysia claimed that the International Full Gospel Fellowship held a closed-door function at an unnamed hotel in Klang, where the Christian group purportedly sang songs containing the word “Allah”.

Following that, two Malay-Muslim groups — Pertubuhan Ikatan Kebajikan dan Dakwah Selangor (IKDDAS) and Selangor Perkasa — had pushed Jais to investigate the Christian gathering as they insisted the organisers had broken state law.

Caritas diharapkan bentuk di Cina

06/12/2013 Cina merupakan sebuah gap yang besar dalam operasi global Caritas Internationalis, sebuah lembaga sosial Gereja Katolik, dimana banyak orang mendapat manfaat dari layanan lembaga ini, demikian ungkap Michael Roy, sekretaris jenderal Caritas Internationalis. “Dalam peta jaringan Caritas di seluruh dunia, Cina tidak bisa begitu saja diabaikan,” kata Roy. Roy mengatakan bahwa Caritas Internationalis, yang bermarkas di Roma, tetapi memiliki kantor operasi di seluruh Asia. Caritas akan mendukung mitranya di Cina karena pihaknya tidak bisa mengabaikan fakta bahwa “banyak orang di Cina masih hidup dalam kemiskinan” dan Gereja di sana, “dibatasi maka Caritas mungkin memiliki peranan penting”. Komentarnya muncul dalam sebuah pertemuan tiga hari lembaga amal itu yang dimulai pada 30 November di Taipei, termasuk wakil-wakil dari daratan Cina dan para pejabat dari organisasi Caritas di Hong Kong, Macau dan Taiwan, serta negara-negara lain yang memiliki proyek-proyek di Cina. Satu dari tujuh orang di Cina yang berjumlah sekitar 1,3 miliar hidup dalam kemiskinan, demikian Roy. “Caritas memiliki kewajiban” sebagai sebuah organisasi Katolik untuk membantu Cina menunjukkan kepedulian bagi yang membutuhkan. Anthony Lam Sui-ki, peneliti senior Pusat Studi Roh Kudus di Hong Kong dan menjadi pembicara dalam forum itu, mengatakan Cina bisa menjadi kontribusi besar dengan memungkinkan keterlibatan yang lebih besar dari Caritas. Pastor Michael Yeung, direktur eksekutif Caritas Hong Kong, kurang optimis tentang kesempatan bagi Caritas dibentuk di daratan itu. Kelompok Caritas harus dibentuk oleh Konferensi Waligereja negara itu yang berada dalam persekutuan dengan Takhta Suci, kata Pastor Yeung, seraya menambahkan bahwa pada saat ini prospek lembaga itu di Cina tidak mungkin. Meskipun tidak ada badan Caritas disana, beberapa badan amal Katolik lainnya di Cina terus memberikan pelayanan bagi orang yang membutuhkan, kata Uskup Isao Kikuchi, ketua Caritas Asia, kepada forum itu, seraya menambahkan bahwa diskusi mereka bertujuan untuk memberdayakan kelompok-kelompok tersebut saat ini. Pihak berwenang Cina “sangat sensitif … Tapi tujuan kami adalah hanya untuk membantu kemanusiaan,” kata uskup Jepang. Sumber: Caritas aims to establish China presence

Paus minta seorang pejabat Vatikan menjual mejanya untuk bantu orang miskin

02/12/2013 Paus minta seorang pejabat Vatikan menjual mejanya untuk bantu orang miskin thumbnail Ketika ia masih menjadi Uskup Agung Buenos Aires, Argentina, Paus Fransiskus diketahui keluar pada malam hari dan membagikan makanan kepada para tunawisma, duduk bersama mereka di jalan dan makan bersama mereka, sebagai bagian dari tujuannya untuk berbagi penderitaan dengan orang miskin. Cara tersebut tidak begitu mudah untuk dilakukan sekarang karena dia adalah Paus. Namun, ia masih membagikan makanan kepada orang miskin, sakit dan lansia. Usku Agung Konrad Krajewski, ketua karya amal Vatikan, sebuah lembaga yang telah menjalankan karyanya selama berabad-abad dan Paus Fransiskus telah meminta karya tersebut dijadikan sebagai karya amal atas nama Paus. Uskup Agung Krajewski menjelaskan bagaimana Paus Fransiskus telah mengatur kantor amal kepausan dan menjelaskan makna sebenarnya dari pemberian itu selama ngobrol dengan para wartawan. “Bapa Suci mengatakan kepada saya di awal: ‘Anda dapat menjual meja Anda. Anda tidak membutuhkannya. Anda perlu keluar dari Vatikan. Jangan menunggu orang datang. Anda perlu keluar dan mencari orang-orang miskin,” kata Prelatus itu. Mgr Krajewski mendapat perintah setiap pagi: Seorang polisi Vatikan pergi dari hotel Vatikan tempat Paus Fransiskus tinggal dan menuju kantor Mgr Krajewski di seberang taman Vatikan, dengan membawa sepucuk surat. Dalam surat itu, Paus Fransiskus mungkin menulis “Anda tahu apa yang harus dilakukan” atau “Pergilah menemukan mereka” atau “Pergilah berbicara dengan mereka.” Maka Don Corrado, demikian sapaan Uskup Agung itu, menelusuri jalan-jalan di kota Roma dan tempat lainnya. Ia mengunjungi panti jompo atas nama Paus, menulis cek kepada yang membutuhkan atas nama Paus – bahkan melakukan perjalanan ke Pulau Lampedusa atas nama Paus setelah sebuah kapal yang membawa para migran terbalik bulan lalu, yang menewaskan lebih dari 350 orang. Selama empat hari di Lampedusa, Uskup Agung Krajewski membeli 1.600 kartu telepon sehingga para korban bisa menelepon orang yang dicintai di rumah mereka di Eritrea untuk membiarkan mereka sendiri memberitahu bahwa mereka telah tiba dengan selamat. Sumber: Pope tells Vatican almoner to sell his desk

Prancis akan otopsi biarawan Trapis yang dipenggal di Aljazair

29/11/2013

Seorang hakim Prancis mendapat lampu hijau dari Aljazair untuk melakukan otopsi terhadap tengkorak tujuh biarawan Trapis asal Prancis yang diculik pada 1996 dan dipenggal di negara itu
Hal itu disampaikan oleh pengacara dari keluarga para biarawan tersebut,  Kamis (29/11), seperti dilansir satuharapan.com.
Namun, hakim antiteror Marc Tredivic tidak mendapat izin untuk mendengarkan kesaksian dari para saksi saat kunjungan selanjutnya ke Aljazair, ungkap Patrick Baudoin, pengacara keluarga biarawan tersebut.
Persidangan dan otopsi terhadap mereka merupakan poin penting dari permintaan resmi yang disampaikan pada Desember 2011 kepada Aljazair, yang mencari bantuan atas kasus tersebut.
“Akan ada pembongkaran makam dan otopsi yang dilakukan terhadap tengkorak para biarawan,” ungkap Baudoin, seraya menambahkan bahwa hal tersebut akan dilakukan tahun depan.
Para biarawan Trapis diculik pada Maret 1996 dari biara terpencil mereka. Kemudian kepala mereka ditemukan, namun tubuh-tubuh mereka tidak diketahui.
Mereka dikuburkan di biara tersebut.
Sejumlah kritikus telah lama mencurigai kesaksian versi pejabat Aljazair dan Prancis bahwa para biarawan tersebut dibunuh oleh Armed Islamic Group (GIA) di puncak kekerasan selama satu dekade yang menewaskan lebih dari 150.000 orang.

Menteri salahkan pengguna internet taksub perkaumnan punca perpecahan

Oleh Trinna Leong

December 06, 2013 The Malaysian Insider
Latest Update: December 06, 2013 03:50 pm

Joseph Kurup berucap di Persidangan Keamanan Global 2013 di Kuala Lumpur. Gambar The Malaysian Insider oleh Nazir Sufari, 6 Disember, 2013. Pengguna internet dipersalahkan kerana menyebar ketaksuban perkauman dan agama menerusi media sosial, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Joseph Kurup.
Kurup berkata, pengguna laman maya menyalahgunakan platform tersebut sehingga mewujudkan kebencian dan ketidakpercayaan di kalangan rakyat.
"Salah satu punca utama perpaduan lemah adalah amalan ketaksuban agama dan kaum khususnya dalam penggunaan media sosial di kalangan pengguna internet yang menggunakan dunia tanpa sempadan menyebarkan kebencian dan ketidakpercayaan di kalangan orang ramai," kata beliau.

Kurup, yang juga menteri bertanggungjawab bagi perpaduan negara, berkata "langkah berterusan dan teratur dalam menyebarkan ketaksuban kaum adalah satu ancaman jahat kepada kebebasan bersuara".
Beliau yang juga bertanggungjawab mengemudi Majlis Konsultasi Perpaduan Negara (MPKN) sebelum itu berkata, pihaknya akan mendapatkan maklum balas dan pandangan daripada pelbagai masyarakat tempatan mengenai perpaduan dan integrasi.
MPKN ditubuhkan selepas pilihan raya umum ke-13 lalu, ketika perpaduan di kalangan masyarakat Malaysia diuji beberapa kali apabila isu berkaitan agama dan kaum dibangkitkan sehingga memberi kesan sensitif kepada masyarakat majmuk dalam negara ini.
"Kedaulatan undang-undang mesti ditegakkan," katanya hari ini, sambil menambah perpaduan tidak dapat dibina tanpa menegakkan kedaulatan undang-undang.
Kerajaan dan kehakiman negara menjadi bahan cemuhan dalam dan luar negara susulan keputusan Mahkamah Rayuan pada Oktober lalu yang menghalang akhbar mingguan Katolik, Herald daripada menggunakan kalimah Allah dalam edisi berbahasa Melayu.
Isu tersebut menjadi tembok penghalang antara masyarakat Muslim dan Kristian di dalam negara khususnya di Sabah dan Sarawak yang majoritinya penganut Kristian menggunakan kalimah Allah sebagai rujukan dalam khutbah Ahad mereka, malahan tokoh agama luar negara juga mempertikaikan keputusan tersebut menegaskan kalimah suci tersebut bukan eksklusif kepada Muslim sahaja.
Dalam pada itu, isu pertelingkahan antara masyarakat pelbagai kaum di Malaysia juga dihangatkan lagi dengan isu pelajar sekolah terpaksa makan di dalam bilik persalinan di sebuah sekolah semasa bulan Ramadhan lalu.
Semasa sambutan Aidiladha baru-baru ini, sekali lagi isu hubungan antara kaum di Malaysia dibangkitkan susulan pihak sekolah membenarkan upacara menyembelih lembu di kawasan sekolah yang mencetuskan kemarahan penganut agama Hindu.
"Untuk mengelak kepercayaan terhakis antara orang ramai dan kerajaan, mereka perlu tahu kerajaan menghormati hak dan identiti budaya mereka. Malah kerajaan juga mempunyai kemahuan politik untuk memperkasakan masyarakat," kata Kurup lagi semasa berucap di Persidangan Keamanan Global 2013 di Kuala Lumpur.
Semalam didedahkan usaha Kementerian Dalam Negeri dan lapan kumpulan lain menghalang usaha permohonan Gereja Katolik untuk membuat rayuan ke atas Mahkamah Rayuan yang menghalang penggunaan kalimah Allah dalam Herald.
Kurup berkata, "Kita hanya perlu melihat ini daripada sudut undang-undang. Jika pihak tertentu memilih untuk merayu, perlu ada beberapa asas berbuat demikian.".

Apabila ditanya sama ada kerajaan cuba menutup mata garis pemisahan antara agama dan negara, Kurup menjawab: "Tidak, tidak, tidak. Biarkan mahkamah sepenuhnya membuat keputusan." – 6 Disember 2013.